SURABAYA (KS) – Sosialisasi Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur terkait Rencana Aksi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di kampus STIESIA, Surabaya, Senin (28/4/2025) kemarin. Terungkap di era Presiden Prabowo, ada dua hal pengembangan sumber daya manusia (SDM), yakni kependudukan dan keluarga.
Berkunjung di Jawa Timur, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN RI, Bonny Prasetyo mengacu GDPK. Bahwa keberhasilan masalah kependudukan itu dari unit terkecilnya adalah keluarga.
“Di dalam unit GDPK itu multi-sektor, baik jumlah maupun kualitas penduduk. Bagaimana pengembangan keluarganya, juga persebaran sampai data-datanya. Sehingga sangat komprehensif, artinya harus melibatkan semua dinas bukan hanya kementerian saja,” katanya saat doorstop usai acara sosialisasi.
Bonny beralasan, karena kesuksesan pembangunan keluarga, juga berkat partisipasi dari temen-temen lembaga lainnya, serta dinas-dinas di daerah.
“Arahan Bapak Gibran Wapres kalau berbicara demografi itu usia 15-64 tahun, sekarang hampir 70% adalah usia produktif. Usia dia harus bekerja, menghasilkan produk produktivitas untuk pembangunan di Indonesia. Tapi ada syaratnya, demografi bisa menjadi bonus dengan kualitas SDM juga harus bagus. Baik pendidikannya, skillnya. Dan kami dari pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaannya,” terang Bonny usai pembukaan sosialisasi yang berlangsung hingga hari ini, Selasa (29/4) itu.
Kalau melihat angka pengangguran, kata Bonny masih lumayan. Penduduk bekerja kebanyakan di sektor informal. Terus dari rasio 52:48 laki-laki perempuan, hampir fifty-fifty. “Tapi kalau perempuan yang bekerja tidak sampai 50%, artinya yang katanya usia produktif itu, nyatanya ada yang tidak bekerja,” ungkapnya.
Lantas bertanya? Bagaimana itu dapat meningkatkan produktivitas perekonomian kita. “Misalkan dinas tenaga kerja, mesti ceklah, ada anak-anak usia muda 15-25. Tapi juga ada yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. harus disiapkan skillnya apa. Begitu dia lulus SMA sudah ada pekerjaan,” tuturnya.
Lanjut Bonny, misalnya di Sidoarjo mendirikan pabrik baru. Pasti sudah tahu membutuhkan tenaga kerja. Maka (dinas tenaga kerja) komunikasi dengan bupati terkait kebutuhan tenaga kerjanya, seperti apa.
“Kalau di Sidoarjo tidak ada, barangkali bisa mengambil ke daerah yang lain. Pasuruan misalnya, tidak harus dari Sidoarjo yang maju. Karena kurang di sini. Itu harus sudah memikirkan,” ujarnya.
Sambung Bonny, jawabannya dari mana? Yaitu dari rencana aksi tadi. Karena rencana aksi sudah berupa implementasi. “Kalau ada investasi bangun pabrik, terus butuh tenaga kerja. Terus dinas tenaga kerja diem aja? Selalu siaplah. Oh ini butuhnya kebanyakan lulusan SMA. Berarti yang sekarang sudah kelas 2 SMA, atau kelas 3. Itu dua tahun lagi dia lulus, dia ditingkatkan skillnya, ditraining. Begitu lulus, dia tidak lanjut lagi, dia sudah bekerja di sana,” paparnya.
Lebih lanjut, isu strategisnya ada dua, kependudukan dan pembangunan keluarga. “Jadi Pak Menteri menyampaikan di dalam Perpres 180 sudah jelas. Urusan kita kependudukan sub urusan pembangunan keluarga. Kementerian lain ada, tapi Kemendukbangga memiliki kewenangan utama. Ini yang menjadi tantangan kami, karena kependudukan itu adalah berbicara SDM,” beber Bonny.
Masih Bonny, kependudukan bicara manusia, bicara yang tidak bisa terukur, atau bahasa kerennya intangible. Yaitu tidak bisa terukur langsung, menjalankan program, besok kelihatan. Tetapi lima tahun ke depan atau 2045 baru kelihatan. Apakah program kemendukbangga sekarang ini berhasil atau tidak? Itu baru kelihatan 20 tahun kemudian.
“Tapi kita kelamaan nunggunya kan. Makanya Pak Menteri bilang, tapi tetap jalan dong. Prosesnya ini kita kawal setiap tahun. Tiap lima tahun, kalau kita tetap Pak Prabowo atau ganti presiden, ya kita ikuti. Tujuannya 2045 kita siap berkaitan dengan kesejahteraan keluarga ini,” tandasnya.
Sementara itu, Maria Ernawati Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Jawa Timur berterima kasih dan menyebut. Bahwa sosialisasi terkait bagaimana peta jalan. Kemudian guiden-nya (acuan) adalah GDPK.
“Tadi Pak Deputi berbicara tentang SDM ini multi-faktor, bagaimana meningkatkan SDM. Kalau mengacu pada GDPK itu RPJMP, jangka panjangnya. Nah setiap tahunnya itu harus kita kawal,” jelasnya.
Singkatnya, pemerintah daerah harus bisa menargetkan diri sesuai aspek-aspek peningkatan SDM tadi. “Mungkin dari pendidikan, kesehatan. Kemudian dari ekonomi dan sebagainya, seperti itu,” pungkasnya saat mendampingi deputi. (adv/ros/har)
