MERAUKE (KS) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan tengah menghadapi tantangan berat akibat kebijakan efisiensi nasional yang berdampak pada penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Pemprov melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu mengatakan. Bahwa efisiensi ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki pola kerja dan meningkatkan disiplin birokrasi di seluruh jajaran pemerintahan daerah.
“Sebagai daerah otonomi baru (DOB), kondisi efisiensi ini menjadi pembahasan berat bagi kami. Apalagi dalam menjawab visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan di tahun kedua masa jabatan mereka,” ujar kepada wartawan di salah satu hotel Merauke, Rabu (12/11/2025).
Ia menjelaskan, penurunan TKD merupakan kebijakan nasional yang juga berlaku di seluruh Indonesia, bukan hanya Papua Selatan.
Namun demikian, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut.
“Yang sedikit belum tentu tidak cukup. Tetapi sedikit bisa saja cukup apabila dikelola dengan penuh tanggung jawab dan perhatian besar,” ujarnya.
Menjawab keterbatasan dana, Ferdinandus menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap program-program prioritas.
Menurutnya, hanya akan menjalankan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi misi pemerintah daerah.
“Kalau program yang sifatnya tidak menyentuh masyarakat, sebaiknya tunda dulu. Kita harus lebih selektif dan fokus pada program-program yang berdampak langsung pada masyarakat Papua Selatan,” pesan Sekda.
Ia juga menegaskan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berkomitmen dan disiplin dalam menyerap anggaran serta melaporkan hasil kinerja secara tepat waktu.
“Bukan sedikitnya dana yang menjadi masalah, tapi kedisiplinan kita dalam bekerja dan melaporkan hasil. Kalau sedikit saja kita tidak mampu menghabiskan, bagaimana kalau banyak?” sindir Ferdinandus.
Sekda menilai, rendahnya tingkat penyerapan anggaran dan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang baru mencapai 50,3%.
Kata Ferdinandus, penyebab utama adalah lemahnya disiplin kerja dan kurangnya koordinasi antar instansi.
“Kita masih lambat, santai, dan kurang responsif. Budaya birokrasi seperti ini harus kita ubah. Saya optimis, dengan perbaikan disiplin, capaian MCP bisa meningkat hingga 70 persen,” ujar Ferdinandus optimis.
Terkait rencana penurunan TKD tahun 2026 dari sekitar Rp1,2 triliun menjadi Rp 700an miliar, Ferdinandus menyebut hal itu sebagai tantangan sekaligus motivasi untuk mendorong inovasi daerah.
“Jangan melihat penurunan ini sebagai hal buruk. Ini saatnya kita berinovasi, menggali pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkuat sinergi dengan program nasional Presiden serta visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan,” imbau Ferdinandus.
Sekda mengaku, setiap kebijakan pemerintah pusat pasti bertujuan baik dan pemerintah daerah harus menanggapinya secara positif.
“Kita bersyukur karena kebijakan Presiden tentu untuk memperbaiki kita semua. Tugas kita adalah menyesuaikan diri dan tetap melayani masyarakat sebaik mungkin,” tandasnya. (hid/red)
