SURABAYA (KS) – Kemendukbangga/ BKKBN Kantor Perwakilan Jawa Timur (Jatim) menggelar diskusi bareng awak media mengusung tema “Analisis Tenaga Kerja Menyongsong Bonus Demografi”, Jumat siang (20/6/2025) di kafe Sambang Ketabangkali, Genteng, Surabaya.
Hadir membuka acara diskusi analisis tenaga kerja dan bonus demografi tersebut, yakni Kepala Perwakilan (Kaper) Kemendukbangga/ BKKBN Jatim, Dra Maria Ernawati MM. Dia didampingi Sekper Ghana Renaldi Pasca Surya SH MAk, dan Humas Iwan Yulianto SPd MSi. Selain itu, sebagai narasumber, Ketua IPADI Jatim, Ahmad Sjafi’i SE ME, juga Moderator Taufik Daryanto SPsi MSc.
Tak ketinggalan, hadir juga 40 wartawan dari Pokja Ngopi Bangga Kencana dan Pokja Pijar.
Dalam kesempatan itu, Kaper Maria Ernawati menyampaikan, bahwa pengendalian jumlah penduduk di Jawa Timur telah mencapai hasil menggembirakan. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, angka Total Fertility Rate (TFR) Jawa Timur tercatat 1,97. Yang berarti rata-rata perempuan hanya melahirkan dua anak.
“Kalau kita berbicara pengendalian penduduk, itu sudah selesai. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, angka Total Fertility Rate (TFR) Jawa Timur sudah 1,97. Artinya, rata-rata perempuan hanya melahirkan dua anak, dan itu sudah cukup,” ujar Maria.
Namun, keberhasilan itu harus diikuti dengan penguatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menghadapi bonus demografi. Yaitu periode saat jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non-produktif.
“Namanya bonus, tidak selalu jadi hal yang positif kalau tidak kita persiapkan. Justru bisa menjadi hambatan bagi pembangunan jika tidak dikelola dengan baik,” katanya.
Oleh karena itu, Maria mengajak insan pers untuk turut menyuarakan pentingnya kesiapan SDM sejak dini. Ia berharap, media bisa menjadi mitra strategis dalam mengedukasi publik mengenai manfaat dan tantangan dari bonus demografi.
“Harapan saya, dari diskusi ini teman-teman media bisa menuliskan di medianya masing-masing baik media cetak, elektronik, digital, TV, atau radio. Tentang sisi positif bonus demografi dan bagaimana kita harus mempersiapkan SDM sejak dini,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Maria juga menyinggung perubahan struktural di tubuh BKKBN yang kini menjadi bagian dari kementerian. Transformasi ini membawa dampak besar terhadap skala dan cakupan kerja organisasi. Terutama dalam mengawal isu kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Kalau saya analogikan, rumah kita sekarang lebih besar, tugas kita juga lebih besar. Fokus kita sekarang hanya dua; kependudukan dan pembangunan keluarga,” tutupnya.
Selain itu, diskusi ini menjadi langkah konkret untuk mempererat sinergi antara Kemendukbangga/ BKKBN Jawa Timur dan awak media. Dalam menyambut tantangan serta peluang menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan keterlibatan media yang aktif dan kritis, pesan-pesan strategis pembangunan keluarga dan kependudukan diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan tepat sasaran.
Sementara Sekper Ghana Renaldi menyebutkan, bahwa salah satu program Kemendukbangga/ BKKBN, yakni mencegah pernikahan dini terkait kesehatan reproduksi dan menata masa depan. Kegiatannya di sekolah maupun pesantren. Selain itu, ada edukasi kepada orang tua, bagaimana peran orang tua mendampingi remajanya melewati proses transisi.
“Ada juga Kampung KB ini mengintegrasikan layanan kesehatan, pendidikan juga perempuan dan anak,” ucapnya singkat.
Ahmad Syafi’i selaku narasumber langsung memasuki inti acara. Di antaranya menjawab pertanyaan fenomena JUS (janda usia muda) yang lagi marak di Jawa Timur.
Ia mengatakan, salah satu upaya dari kementerian, jangan masuk ke pasar kerja, karena masuk kategori pekerja anak. Di Jawa Timur pekerja anak terutama Tapal Kuda ini banyak.
“Upaya diarahkan masuk dunia pendidikan. Sebab pernikahan anak/ dini kebanyakan pendidikan rendah. Sehingga terjebak perangkap kemiskinan. Dominasi daerah Pantura dan Pendalungan/ Tapal Kuda. Rentan problem keluarga, sehingga rawan lahir janda di usia sekolah,” bebernya.
Menurutnya, dari banyak literatur, memang upaya mengembalikan ke sekolah ini ada ketakutan, kalau mereka akan menikah lagi. Makanya mereka dianjurkan untuk tidak bekerja.
“Tidak jauh-jauh, di Surabaya misalkan dikategorikan lima wilayah, peta tertentu di Surabaya untuk angka kematian, kelahiran, pernikahan dini, di wilayah tertentu menjadi rapor merah,” ujarnya.
Masih Syafi’i, bahwa pernikahan anak disebut usia 18 tahun kurang. Penyebabnya, ada juga temuan tidak adanya infrastruktur, misalnya jarak sekolah di daerah jauh. Salah satu persoalan, juga faktor lapangan kerja yang kurang. Sehingga akhirnya berpikir menikah dini untuk cara singkat.
Sebab lain, ada yang bekerja tapi tidak dibayar atau kurang nilainya. Maka jangan disalahkan mereka melakukan mobilitas, juga dampak medsos memicu pernikahan dini.
Ia menilai, pekerjaan saat ini bukan kayak dulu, berangkat pagi pulang sore. Bisa bekerja di rumah. Misalnya konten kreator, analis data, dan sebagainya. Masih ada puluhan jenis pekerjaan yang belum punya nama. Contohnya pekerjaan yang dulu tidak ada, sekarang ada, seperti penjual pulsa, kini ada buzzer, dan sebagainya.
Kendati demikian, problem bonus demografi di Indonesia, yakni kurangnya kompetensi, juga ada tidak kesesuaian ilmu di perguruan tinggi atau kurikulum sekolah dengan dunia kerja. Juga adanya fenomena anak putus sekolah dampak PPDB zonasi.
Syafi’i mengungkapkan, latar belakang kegiatan ini, karena adanya penolakan di beberapa daerah yang tidak menerima kegiatan Kemendukbangga/ BKKBN.
“Perlu diketahui, bahwa terkait program KB soal pembatasan angka kelahiran di Jawa Timur sudah tercapai. Tetapi hari ini ada proses (tahapan) pembangunan penduduk sebagai subjek dan obyek. Terkait bonus demografi. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Lapangan kerja, maka dapat menghambat pembangunan. Akibat pengangguran, jadi penting hari ini menyiapkan menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya. (adv/har)
