KOTA BIMA, Klik9.com – Bappeda Kota Bima menginisiasi rapat koordinasi (rakor) rencana aksi penanganan stunting di Ruang Rapat Bappeda, Rabu (24/1/2024).

Agenda utama rakor mencakup pembahasan penyusunan peraturan wali kota (perwali) untuk penanganan stunting. Dan penyusunan struktur tim percepatan penanganan stunting (TPPS) tahun 2024.

Dalam rapat koordinasi hadir berbagai pihak terkait, termasuk Ketua Pj TP-PKK Dewi Wahyuni. Kemudian, Inspektur Daerah Kota Bima, kadis P2KB dan kepala OPD terkait, perwakilan kantor Kemenag Bima, serta beberapa perwakilan BUMN.

Kepala Bappeda Kota Bima, Adisan Sahidu menyampaikan komitmen kuat untuk mengatasi stunting melalui langkah-langkah konkret.

Dikatakan, penyusunan perwali menjadi salah satu langkah strategis untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan program penanganan stunting di Kota Bima.

Selain itu, rapat juga membahas penyusunan struktur tim percepatan penanganan stunting tahun 2024.

Pengambilan langkah tersebut untuk memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam implementasi program penanganan stunting.

Kehadiran banyak pihak dalam rakor ini mencerminkan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan serius terkait stunting.

Kepala Bappeda Kota Bima berharap bahwa hasil rapat ini akan memberikan landasan yang kuat dan efektif guna mencapai target penanganan stunting di Kota Bima pada tahun 2024.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Bima, M Fakhrunroji menjelaskan, berdasarkan rekomendasi LHP BPK RI Perwakilan NTB tahun 2023 lalu.

Bahwa penanganan stunting hendaknya terfokus kepada beberapa poin penting, antara lain penyusunan perwali percepatan penanganan stunting yang efektif.

Kemudian, penyusunan struktur TPPS 2024 yang berorientasi pada kinerja percepatan penanganan stunting sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing OPD.

Selanjutnya yang terakhir, Fakhrunroji menegaskan, agar tim TPPS nantinya memiliki satu data induk tentang fluktuasi pergerakan angka stunting.

Data induk tersebut, yang akan dijadikan rujukan tentang progres penanganan stunting Kota Bima.

“Saya berharap pada tahun 2024 ini, tidak boleh ada data prevalensi stunting yang berbeda antara dinkes dan DP2KB.”

“Semua harus di arahkan menjadi satu data yang dapat di pertanggungjawabkan bersama,” tegas Inspektur Kota Bima.

Di lain sisi, Pj Ketua TP-PKK menyoroti, bahwa penanganan stunting harus mengacu pada pendekatan spesifik dan pendekatan sensitif.

Spesifik dalam penanganan stunting mencakup intervensi yang secara langsung tertuju untuk mengatasi masalah gizi buruk yang menyebabkan stunting.

Itu melibatkan strategi khusus, seperti pemberian gizi, baik pada 1000 hari pertama dengan menitikberatkan fokus pada masa kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan anak. Dengan memberikan nutrisi yang seimbang selama periode kritis ini.

Selain itu, Dewi Wahyuni, juga menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan suplementasi gizi juga merupakan upaya strategis yang perlu mendapat perhatian khusus.

Pemberian suplemen gizi, seperti zat besi, vitamin dan mineral untuk memastikan kecukupan gizi pada anak-anak yang berisiko stunting.

Sentuhan spesifik lainnya, menurut Dewi Wahyuni adalah promosi pemberian ASI eksklusif. Di mana dengan upaya mendorong praktik pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif. Selama 6 bulan pertama kehidupan bayi dapat memberikan nutrisi optimal.

Lebih jauh, ia menyampaikan pendekatan sensitif dalam penanganan stunting yang melibatkan pemahaman mendalam. Terhadap konteks sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang mungkin mempengaruhi kejadian stunting.

Hal itu melibatkan partisipasi komunitas dalam perencanaan dan implementasi program. Dengan memahami nilai-nilai lokal dan cara masyarakat mengelola makanan.

Pemberdayaan perempuan juga merupakan hal mutlak dalam menangani persoalan stunting. Menempuh strategi ini dengan menggerakkan perempuan untuk memiliki peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait gizi dan kesehatan keluarga.

Terakhir, Pj Ketua TP-PKK menyoroti pentingnya integrasi program. Di mana dengan mengintegrasikan program gizi dengan program kesehatan, pendidikan dan pembangunan ekonomi.

Tujuannya untuk mendukung pendekatan holistik dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kota Bima.

“Kombinasi pendekatan spesifik dan sensitif merupakan strategi yang efektif dalam menangani stunting.”

“Menggabungkan intervensi langsung pada gizi dengan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan budaya.”

“Yang melingkupi masalah tersebut adalah langkah konkret yang bisa kita upayakan bersama.”

“Tentunya seluruh rangkaian kegiatan penanganan stunting Kota Bima, juga harus di-support dengan penyediaan anggaran yang memadai. Serta sumberdaya manusia yang mumpuni,” tutup Dewi Wahyuni. (*)