Klik9.Com – Usai mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-113 yang diikuti 34 provinsi, 514 kabupaten/kota se-Indonesia melalui Zoom, Bupati Malang Drs H M Sanusi MM melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Implementasi Kota Cerdas (Smart City) dengan Kementerian Kominfo, Kamis (20/5/2021) pagi, di Balai Peringgitan Komplek Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Penandatanganan Nota Kesepakatan serentak bersama 48 kepala daerah di Kawasan Prioritas Nasional dan Kawasan Ibu Kota Negara Baru itu dilakukan secara virtual, disaksikan Kemkominfo RI.

Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan titik tolak penting bagi perluasan inisiasi Kota Cerdas (Smart City) dan juga untuk pengembangan sektor pemerintahan digital Indonesia. 

Sejak tahun 2017, Kementerian Kominfo bersama dengan beberapa K/L (kementerian dan lembaga) terkait lainnya, telah menginisiasikan Gerakan Menuju Smart City di 100 kabupaten/kota. Saat ini, program tersebut telah memasuki masa evaluasi. 

“Tahun ini, kami melanjutkan inisiasi Gerakan Menuju Smart City tersebut dengan MB pendampingan pengembangan Kota Cerdas di kawasan pariwisata prioritas nasional dan kawasan ibu kota negara baru, yang tentunya perlu kita sukseskan bersama,” katanya.

Lebih lanjut, program ini menekankan pada 6 pilar utama Smart City, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.

Perluasan Gerakan Menuju Smart City ini akan semakin meneguhkan kebangkitan sektor digital Indonesia. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa sektor informatika dan komunikasi (infokom) kembali tercatat sebagai sektor dengan pertumbuhan tertinggi hingga 8,72% year-on-year di kuartal pertama 2021 ini, setelah di tahun 2020 lalu mengalami pertumbuhan hingga dua digit pada 10,58% cumulative-to-cumulative. 

Selain itu, Pandemi Covid-19 juga semakin meningkatkan penggunaan solusi berbasis digital untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar hingga mengakses layanan publik. Sebagai respon, pemerintah telah mencanangkan program Akselerasi Transformasi Digital yang menyasar empat sektor utama, yaitu infrastruktur digital, ekonomi digital, pemerintahan digital, dan juga masyarakat digital. 

Inisiasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses dan optimalisasi penggunaan teknologi bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk bagi daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), wilayah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), dan juga pengembangan daerah baru seperti Ibu Kota Negara (IKN). 

Tujuan besar dari seluruh upaya transformatif ini adalah agar seluruh masyarakat Indonesia, di manapun mereka berada, mendapatkan manfaat maksimal dari perkembangan teknologi digital yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, Akselerasi Transformasi Digital juga akan meningkatkan relevansi untuk mengembangkan Kota Cerdas berbasis digital di Indonesia. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pernah memprediksi bahwa pada tahun 2045, 67% atau sekitar 213 juta penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan. 

Urbanisasi ini juga diikuti dengan peningkatkan penetrasi internet di Indonesia, yang saat ini sudah mencapai 73,7% atau menjangkau 196,7 juta penduduk (APJII, 2020).

Kepemilikan smartphone pada penduduk usia produktif 16-64 tahun di Indonesia juga terus meningkat hingga 98,2% (We Are Social, 2021). 

Tingginya penduduk perkotaan dan juga perkembangan penduduk yang semakin “digital native” akan memperkuat kebutuhan bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk memberikan pelayanan maksimal, efisien, dan mutakhir. 

Di titik ini, Gerakan Menuju Smart City hadir untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. 

Digitalisasi akan mempercepat proses, mengefisiensikan pekerjaan, dan memaksimalkan layanan, yang berujung pada meningkatnya kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah.

“Kesuksesan Gerakan Menuju Smart City ini amat bergantung pada kolaborasi dan sinergi yang dilakukan antar institusi pemerintah yang ada di dalamnya, baik itu instansi pemerintah di pusat maupun di daerah,” terangnya.

Di dalam Gerakan Menuju Smart City, Kementerian Kominfo dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kantor Staf Presiden, bersama jajaran akademisi dan praktisi profesional. 

Seluruh instansi ini memiliki peran masing-masing untuk turut mendampingi serta memberikan asistensi bagi jajaran pemerintah daerah di 48 kabupaten/kota dalam transformasinya menjadi Kota Cerdas berbasis digital. 

“Penandatanganan Nota Kesepahaman hari ini menjadi langkah baik dan konkret untuk menjamin kolaborasi lintas sektor ini dapat berlangsung dengan baik, terutama untuk memastikan implementasi masterplan (rencana induk) Krdas di masing-masing wilayah berjalan cepat,” timpalnya.

Masih Johnny G Plate, pagi ini, Bapak Presiden (Jokowi) dan kami baru saja meluncurkan Program Literasi Digital Nasional, “Indonesia Makin Cakap Digital”, yang menyasar 12,4 juta masyarakat di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi Indonesia setiap tahunnya. 

Pada tahun 2021, program ini direncanakan untuk menyelenggarakan setidaknya 20.000 pelatihan berdasarkan kurikulum yang menyasar empat pilar literasi digital, yaitu Digital Ethics; Digital Safety; Digital Skills; dan Digital Culture.

“Melalui program ini, diharapkan setidaknya 50 juta masyarakat akan terliterasi digital pada 2024 mendatang, dan terus meningkat untuk mencapai 100 juta masyarakat Indonesia. Kesuksesan program-program ini tentunya membutuhkan dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu sekalian, khususnya di tingkat pemerintah daerah,” paparnya.

Karenanya, lanjut Menkominfo, dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional ke-113 hari ini, mari kita bersama kawal kebangkitan digital Indonesia melalui Gerakan Menuju Smart City dan Gerakan Literasi Digital Nasional, untuk menyongsong Indonesia yang semakin tangguh, semakin terkoneksi, semakin digital, semakin maju.

Terpisah, Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Anis Waty Aziz SE MSi mengungkapkan bahwa tahun 2020 tiap daerah se Indonesia diminta laporan Smart City nya, lalu terpilih lah 48 kabupaten/kota termasuk Kabupaten Malang.

“Karena Kabupaten Malang diunggulkan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, sehingga mendapatkan bantuan teknis Grand Design Smart City se Indonesia,” ungkapnya.

Untuk kabupaten ada 25, sisanya provinsi dan kota. “Implementasi MoU Gerakan Menuju Kota Cerdas, Smart City Kabupaten Malang pada skala prioritas nasional Bromo Tengger Semeru,” imbuhnya.

Sambung Anis, bahwa yang membedakan dengan ke-25 kabupaten lainnya, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nya mereka hanya pariwisata. “Kalau Kabupaten Malang itu KEK nya, perpaduan pariwisata dan Ilmu Teknologi,” pungkasnya. (ads/har)