SURABAYA – Situasi menjelang Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Surabaya 2025 mulai memanas. Salah satu bakal calon Ketua KONI Surabaya periode 2025–2029, Erie Hartanti, menggelar pertemuan tertutup bertajuk Table Talk bersama sejumlah cabor pendukungnya di MaxOne Hotel Surabaya, Rabu (20/11/2025).
Namun, ada yang janggal. Pasalnya, dugaan acara menjelang musorkot yang bersifat privat dan hanya untuk tamu undangan itu, menggunakan nama KONI Kota Surabaya. Sehingga pada papan agenda hotel, seolah-olah merupakan kegiatan resmi organisasi. Padahal, media yang mencoba meliput justru mendapat larangan masuk dengan alasan acara tersebut bukan untuk umum.
Seusai acara, wartawan hendak mewawancarai Erie terkait pertemuan itu, tetapi justru bergegas masuk ke lift dan meninggalkan lokasi acara sambil berkata singkat, “Nanti ya, Mas. sama bidang media,” ujarnya sebelum pintu lift tertutup.
Langkah penyelenggaraan acara itu langsung memicu tanda tanya dari sejumlah cabor yang tidak menerima undangan. Dan menduga ada upaya memanfaatkan nama organisasi untuk kepentingan kandidat tertentu.
Ketua IMI Kota Surabaya, Rinto Ari Rakhmanto, mengaku kaget setelah melihat foto yang bertuliskan KONI Kota Surabaya pada papan acara yang tersebar di beberapa grup WhatsApp. “Kalau itu acara KONI, kenapa hanya mengundang cabor pendukung? Kalau itu acaranya salah satu calon, kenapa pakai nama KONI Surabaya?” ujar Rinto heran.
Nada serupa oleh Ketua Muaythai Indonesia (MI) Surabaya, Hendri Lianto. “Kalau benar atas nama KONI Surabaya, ini pelanggaran. Ini kan sosialisasi bakal calon. Jangan karena mereka pengurus lama, lalu KONI seakan-akan milik orang tertentu. KONI itu rumah semua cabor,” tegasnya.
Rangkaian Kejanggalan Jelang Musorkot
Kisruh ini menambah daftar panjang kejanggalan jelang Musorkot KONI Surabaya yang akan berlangsung pada 22 November 2025 lusa.
Sebelumnya, menilai kepengurusan KONI Surabaya tidak transparan terkait tahapan musorkot. Dalam undangan resmi yang dikirim ke cabor pemilik suara, mereka tidak mencantumkan waktu dan lokasi pelaksanaan. Selain itu, distribusi materi musorkot juga terlambat, ditambah minimnya informasi mengenai tahapan dan agenda pemilihan. Hal ini membuat sejumlah cabor mempertanyakan profesionalisme panitia.
Situasi ini membuat dinamika pemilihan Ketua KONI Surabaya 2025–2029 semakin panas dan menyisakan pertanyaan besar terkait netralitas, serta juga transparansi penyelenggara. (*/Redaksi)
