Klik9.Com – Dwi Nuris Darusmanto Ketua Forum Komunikasi KSP – KSPPS Kabupaten Nganjuk mengapresiasi uji kompetensi asesmen pengelola koperasi yang digelar Lembaga Diklat Profesi (LDP) Rizky Amanah Jaya (Raja), yakni Assessment SKKNI Manager/ Kepala Cabang KSP – KSPPS pada 28 – 29 November 2024 kemarin di Hotel Farrel, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Kegiatan asesmen SKKNI manajer atau kepala cabang koperasi tersebut, menurut Ketua Forum Nganjuk, Nuris, sapaannya, dapat menambah kualitas koperasi. Selain itu, juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya anggota koperasi lebih sejahtera.
Tak hanya itu, sambung Nuris, sertifikasi SKKNI manajer itu, nantinya untuk memenuhi persyaratan koperasi unit simpan pinjam.
“Saya sangat berharap kepada teman-teman terus bersemangat untuk memajukan koperasi di Indonesia. Karena adanya SKKNI ini dapat meningkatkan kualitas sebagai manajer atau pengelola koperasi simpan pinjam baik konvensional maupun syariah,” kata Nuris, Jumat sore (29/11) lalu.
Dia yakin bahwa dengan SKKNI ini teman-teman bisa mengelola koperasi sebagai mungkin. Yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Nuris mengungkapkan, saat ini anggota forum yang ia pimpin itu ada 53 koperasi lokal yang beroperasi skala Kabupaten Nganjuk. Kalau menambah yang skalanya provinsi hingga nasional tapi juga beroperasi di Nganjuk itu total anggota hampir 60 koperasi.
“Koperasi di Nganjuk umumnya simpan pinjam. Kita mengupayakan sebanyak mungkin anggota untuk menyimpan, juga mengembangkan koperasi melalui pinjamannya,” ungkapnya.
Untuk segmen di Nganjuk, kebanyakan anggota koperasi adalah petani, pedagang. Serta karyawan swasta juga ada.
“Adanya asesmen manajer ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada koperasi. Karena kepala cabangnya sudah mengantongi sertifikasi kompetensi,” katanya.
Lebih detail, Nuris mengaku, mengadakan asesmen SKKNI seperti ini membuat masyarakat semakin percaya kepada koperasi. Asesmen manajer hasil kerja sama LDP Raja dengan Forum Nganjuk, juga LSP Koperasi Semarang dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).
Anggota Forum Koperasi Nganjuk, yang ikut asesmen kali ini yakni gelombang terakhir. “Alhamdulillah target forum, program tahun kemarin itu 2024 ini semua teman manajer harus punya sertifikat SKKNI. Ini untuk memenuhi persyaratan di OSS kami. Salah satunya pengelola atau manajer harus memiliki sertifikasi kompetensi nasional,” bebernya.
Jumlah peserta asal Nganjuk ada 30 dari 35 orang. Tidak termasuk enam peserta RCC/ perpanjangan sertifikasi SKKNI asal Sidogiri, Pasuruan.
Tidak berhenti sampai di sini (asesmen manajer, red). Tetapi pihaknya, tetap akan memenuhi peraturan pemerintah terbaru. “Setelah SKKNI ini kita menuju OSS untuk memenuhi izin simpan pinjam berbasis risiko. Sesuai Permenkop Nomor 8 tahun 2023 itu memang harus kami penuhi,” ujarnya.
Terkait Permenkop tersebut, di Nganjuk tidak ada masalah. Karena forum berupaya menggerakkan untuk memenuhi itu. Sebab memang pengelolaan koperasi harus profesional.
“Koperasi bermasalah di Nganjuk belum ada. Namun bagi koperasi-koperasi yang belum mengantongi izin beroperasi itu memang harus kita rangkul untuk bergabung dengan forum terkait pembinaan izin. Koperasi tak berizin ini tidak memiliki badan hukum tapi beroperasional. Ini yang bahaya,” terangnya.
Mereka yang liar mengatasnamakan koperasi. Tetapi kalau ada masalah termasuk dinas koperasi yang kena imbas. “Kami punya datanya. Nah sementara ini untuk mengatasi hal itu, dinas koperasi membentuk satgas pengawasan koperasi, saat ini belum selesai kita lakukan (pendataan, red).”
“Mungkin bulan Desember ini selesai. Jadi kita keliling ke tempat teman-teman. Juga meminta informasi kepada teman-teman terkait koperasi yang tidak berizin.”
“Dalam hal ini (operasi, red) juga melibatkan forum koperasi. Harapannya kolaborasi dengan pemerintah ini semoga koperasi yang ada di Nganjuk sebagai percontohan di kabupaten/ kota lain.”
“Karena satu-satunya koperasi simpan pinjam di Nganjuk inilah yang sudah melakukan UKK, yaitu uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus juga pengawas. Sedangkan daerah lain belum sepenuhnya,” ulasnya.
Bahkan, masih Nuris, kemarin Pak Bupati mendapatkan penghargaan ke Jakarta terkait reward sebagai pembina koperasi terbaik se-Indonesia.
“Untuk data banyaknya koperasi liar di Nganjuk belum sepenuhnya selesai karena masih berlangsung. Tapi tidak sampai ratusan. Terkait satgas pengawasan ini belum selesai, masih pendataan dan pengarahan agar mengurus izin. Target kita sampai Desember ini selesai sesuai permenkop yang baru itu,” timpalnya.
Nuris memasang target bahwa bagi teman-teman yang bergerak di koperasi simpan pinjam itu harus punya izin. Supaya jangan liar.
“Sosialisasi ke masyarakat, agar tidak memakai koperasi liar. Salah satunya dinas koperasi memasang baliho besar-besar di pasar-pasar. Isinya imbauan terkait jangan bergabung dengan koperasi yang ilegal. Disebutkan juga, tindak tegas praktek koperasi ilegal,” tandas Nuris. (har)
