Banggar DPRD Surabaya Minta Prioritaskan Warga, Bukan Pengembang
SURABAYA (KS) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i mengkritisi rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil pinjaman sebesar Rp452 miliar untuk membiayai lima proyek strategis di tahun anggaran 2025.
Imam menilai skema ini layak dikritisi meski telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (kemendagri).
“Kemendagri memperbolehkan pemkot berhutang karena lima program strategis itu sudah masuk ke Rencana Kerja APBD (RKA) Murni 2025. Sehingga pembiayaan alternatif yang baru dimunculkan di APBD Perubahan tidak menjadi masalah,” kata Imam saat dihubungi, Minggu (27/7/2025).
Imam mengkritik keputusan Pemkot yang memilih menyelesaikan program ini dalam skema single year tidak multi years. Sehingga tidak harus utang dan tidak memperberat anggaran belanja daerah semua proyek tersebut.
“Kalau saya masih mempersoalkan. Karena masih bisa dipilah urgensitas dan dampaknya bagi kemanfaatan warga. Bukan untuk pengembang pengembang sepanjang jalan Wiyung sampai Lakarsantri,” tegas mantan jurnalis kawakan ini.
“Misalnya, mana dari lima program strategis itu harus dibiayai dari hutang dan mana yang bisa dikerjakan tidak dengan pinjaman? Mana yang harus single year dan mana yang bisa multiyears? Mana yang harus dikerjakan sekarang dan mana yang masih bisa ditunda pekerjaannya?,” tanya imam.
Dalam dokumen resmi, pinjaman Rp452 miliar ke Bank Jatim akan dibayar selama lima tahun. Dengan tambahan bunga dan biaya lain sebesar Rp61,8 miliar, total kewajiban mencapai Rp513,8 miliar.
Angsuran pembayaran dimulai tahun 2025 dengan cicilan awal Rp33,4 miliar. Lalu memasuki tahun 2026, angsuran mengalami peningkatan signifikan yakni Rp129,7 miliar.
Tahun 2027 pembayaran tercatat sebesar Rp123,3 miliar. Pada tahun keempat, 2028, Pemkot membayar angsuran Rp116,8 miliar.
Di tahun terakhir, 2029, total angsuran pada tahun kelima tersebut ditutup dengan pembayaran sebesar Rp110,3 miliar.
“Cara bayarnya itu dibagi lima tahun. Diselesaikan sebelum pergantian kepala daerah,” ujar politisi Nasdem ini.
Imam mengingatkan, bahwa lima proyek strategis yang dibiayai dari pinjaman ini memiliki nilai besar, mulai dari pelebaran Jalan Wiyung (Rp130,2 miliar), penanganan genangan (Rp179,3 miliar), JLLB (Rp42 miliar), pemasangan PJU (Rp50,3 miliar), dan diversifikasi saluran Gunungsari (Rp50,1 miliar).
Namun dia mengungkap minimnya transparansi dan perincian proyek, terutama penanganan genangan yang disebut hanya dalam bentuk alokasi “glondongan” dalam RKA tanpa titik lokasi yang jelas.
“Yang seperti penanganan genangan itu glondongan di RKA. Mestinya ini disebutkan di mana saja titiknya, anggarannya berapa. Tapi ternyata itu diperbolehkan sama kemendagri. Kesannya ngakali,” kecam Imam.
Imam bahkan mengaitkan situasi ini dengan pengalaman masa lalu saat pemkot gagal bayar proyek tahun 2024 yang akhirnya dibayar tahun ini. Imam menuding, pola serupa bisa terjadi kembali karena tidak ada transparansi soal progres dan pelaksanaan di lapangan.
“Mosok penerangan jalan umum itu juga glondongan. Titik-titik mana saja kita tidak tahu. Bisa jadi sebagian sudah dikerjakan tapi diklaim sekarang. Atau dikerjakannya tidak sebanyak ini tapi anggarannya dialihkan ke yang lain,” sindirnya.
Imam meminta agar ke depan, semua rencana pinjaman dan alokasi proyek disusun dengan transparan dan akuntabel. Dia menegaskan pentingnya pengawasan ketat dari legislatif agar publik tidak dirugikan oleh manuver-manuver anggaran yang membingungkan dan rawan penyimpangan.
“Karena dampaknya ini betul-betul berdampak langsung warga,” pungkas Imam. (*/Beritajatimcom)
