Ketua FPPJ Prihatin Aksi Oknum Mahasiswa Berkedok LSM, Minta Polisi Selektif Beri Izin Demo
SURABAYA (KS) – Dua orang yang mengaku sebagai anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) kini diamankan oleh Sub Direktorat II Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT), Sabtu malam (19/7/2025) kemarin.
Kedua terduga pelaku berinisial S dan SH diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
Modus yang digunakan keduanya terbilang klasik namun masih efektif. Yakni mengirimkan surat pemberitahuan rencana aksi demonstrasi yang mengangkat isu dugaan korupsi. Dengan ancaman akan menggelar aksi massa, mereka diduga menekan pihak dinas untuk memberikan sejumlah uang, agar aksi tersebut dibatalkan.
Sumber internal menyebutkan, praktik ini bukan kali pertama dilakukan oleh kedua oknum tersebut. Beberapa OPD dikabarkan pernah menjadi target dalam aksi serupa, yang pada akhirnya berujung pada pemberian dana secara diam-diam untuk meredam isu.
Menanggapi penangkapan ini, Ketua Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Timur (FPPJ), Kiki Kurniawan, mengaku prihatin atas tindakan yang mencoreng citra lembaga swadaya masyarakat.
“Dalam beberapa bulan terakhir, saya perhatikan semakin banyak aksi demonstrasi yang dilakukan oleh segelintir orang mengatasnamakan LSM. Materi demo mereka cenderung tidak mendidik dan bahkan terkesan dipaksakan.
Dunia pendidikan membutuhkan kontrol sosial yang konstruktif, bukan justru jadi sasaran pemerasan berkedok aktivisme,” ujar Kiki, Senin (21/7).
Lebih lanjut, Kiki mengungkapkan keprihatinannya karena para pelaku disebut-sebut berasal dari kalangan mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi Islam di Surabaya.
“Mahasiswa seharusnya menjadi panutan, membawa semangat intelektual dan perubahan positif. Bukan justru menggunakan status mereka untuk menekan dan menakut-nakuti instansi pemerintah demi kepentingan pribadi,” tambahnya.
Ia juga meminta aparat kepolisian untuk lebih selektif dalam memberi izin demonstrasi dan melakukan verifikasi terhadap substansi materi aksi.
“Jika suatu aksi tidak memiliki dasar yang kuat, tidak membawa data dan bukti yang akurat, sebaiknya jangan diberi izin. Bahkan, kalau perlu dibubarkan saja aksi-aksi yang hanya mengedepankan sensasi dan tekanan politik,” pungkas Kiki.
Polda Jatim hingga saat ini masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam praktik serupa. (*)
